BAB 1
SISTEM EKONOMI
INDONESIA
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy untuk
mencapai suatu tujuan.
Pengertian
system menurut para ahli:
a)
L. James Havery
System adalah prosedur logis dan rasional untuk
merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya
dengan maksud untuk berfungsisebagai suatu kesatuan dalam usaha untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan
b)
C.W. Churchman
System adalah seperangkat bagian-bagian yang
dikordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan
c)
Henry Prat
Fairchild dan Eric Kohler
Sistem
adalah sebuah rangkaian yang saling kait mengkait antar beberapa bagian sampai
kepada bagian yang paling kecil, bila suatu bagian atau sub bagian terganggu
maka bagian yang lain juga ikut merasakan ketergangguan tersebut.
d)
Pamudji
System ialah suatu kebulatan dan keseluruhan yang
komplek atau terorganisir, dimana suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau
bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau
utuh.
e)
Prof. Prajudi
Sistem
merupakan suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama
lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang
utama dari suatu usaha atau urusan.
f)
Poerwadarminta
System yaitu sekelompok bagian-bagian (alat dan
sebagainya), yang berkerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Apabila
salah satu bagian saja rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud
yang hendak dicapai tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak
dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud
akan mendapatkan gangguan.
g)
Musanef
Sistem
ialah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan
tugas dapat teratur.
h)
Campbell
System adalah himpunan komponen atau bagian yang
saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan.
i)
Elias M Award
Sistem
ialah sehimpunan komponen atau sub-sistem yang terorganisasikan dan berkaitan
sesuai dengan rencana untuk mencapai susuatu tujuan tertentu.
j)
Rozenzweig
Sistem merupakan
suatu kebulatan atau keseluruhan yang lengkap (terorganisir), suatu himpunan
ataukah perpaduan dari bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau
keseluruhan yang utuh.
2. Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah
sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem
perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.
Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta
menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam
suatu tatanan kehidupan.
- Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
- Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
- Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian
Sanusi (2000) sistem ekonomi
merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi,
sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah
pokok setiap perekonomian, produksi, distribusi, konsumsi. Menurutnya perbedaan
antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang
dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan
kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat
produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan
dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang
diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan
produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i)
Pengendalian
stabilitas ekonomi
j)
Pengambilan
keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat
ditinjau dari beberapa sudut:
- Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
- Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
- Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
Sistem Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu.
Pengertian Sistem Politik Menurut Definisi
Para Ahli :
a)
Rusadi
Kantaprawira
Sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dengan berhubungan satu
sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
b)
Gabriel Almond
Sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat
merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi
adalah tugas yang dijalankan oleh sistem politik dalam mencapai kesatuan dan
persatuan masyarakat yang bersangkutan. sedangkan pada fungsi adaptasi adalah
fungsi penyesuaian terhadap lingkungan
c)
Samuel P.
Huntington
Sistem politik adalah dibedakan dalam beberapa cara pandang
dengan memiliki lima komponen yang berbeda. Komponen tersebut, yaitu :
·
Kultur : Kultur adalah nilai-nilai, sikap-sikap,
orientasi, mitos, dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan berpengaruh
dalam masyarakat.
·
Struktur : Struktur adalah organisasi formal
dalam masyarakat yang digunakan dalam menjalankan berbagai keputusan yang
berwenang, misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif, dan
birokrasi.
·
Kelompok : kelompok adalah bentuk-bentuk sosial
dan ekonomi, baik secara formal dan juga nonformal yang berpartisipasi dalam
mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap struktur-struktur politik.
·
Kepemimpinan : kepemimpinan adalah individu
dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok politik yang menjalankan pengaruh
lebih dibandingkan yang lainnya dalam memberikan tambahan nilai-nilai.
·
Kebijakan : kebijakan adalah pola-pola kegiatan
pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk memengaruhi distribusi
keuntungan dalam masyarakat.
d) Sri Soemantri
Sistem politik adalah pelembagaan dari
hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik,
baik itu berupa suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif) dan infrastruktur politik ada 5 komponen. 5 komponen infrastruktur
adalah partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok
penekanan atau pressure group, alat komunikasi politik dan tokoh politik.
Ciri-Ciri Umum Sistem Politik Menurut Almond
- Semua struktur politik memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi
- Semua sistem politik yang sederhana sekalipun dengan memiliki kebudayaan politik. Masyarakat yang sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat.
- Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama, namun memiliki perbedaan pada tingkatan yang berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur.
Kapitalisme didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada
kepemilikan pribadi atas modal. Dalam ekonomi kapitalis, alat-alat produksi
didistribusikan kepada individu dengan pasar berfungsi menentukan tingkat
produksi dan harga barang serta jasa.
Kelebihan Kapitalisme :
- Kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi terbuka di pasar.
- Menyediakan kesempatan bagi individu menjadi lebih baik untuk meningkatkan pendapatan mereka dan dengan demikian mencapai pertumbuhan ekonomi.
- Menghasilkan sistem ekonomi yang terdesentralisasi.
- Dalam perekonomian yang terdesentralisasi, individu memiliki lebih banyak pilihan dalam bisnis.
- Pengusaha terpapar dengan kompetisi dan harus menghadapi tantangan yang berbeda serta dituntut menemukan solusi untuk unggul dalam kompetisi.
- Kerja keras sangat dihargai dalam ekonomi kapitalis. Pengusaha yang memiliki kinerja baik dan mampu terus berinovasi akan memenangkan persaingan.
- Kapitalisme membentuk ekonomi dimana konsumen mengatur pasar. Banyak yang menganggap ini sebagai salah satu kekuatan terbesar ekonomi kapitalis.
- Pasar yang kompetitif akan merangsang inovasi dan mendorong munculnya bermacam produk dan layanan.
- Memberikan konsumen lebih banyak pilihan serta mendorong orang untuk mencapai kebebasan finansial.
- Persaingan sengit yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antara produsen/pengusaha
- Kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Perusahaan bisnis akan melihat ekonomi dengan titik pandang materialistik.
- Profit dipandang menjadi tujuan bisnis utama, salah satu caranya memperluas bisnis dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan kecil.
- Tenaga kerja juga dikompensasi dengan tujuan tunggal agar memiliki produktivitas lebih tinggi.
- Sebagian ekonom berpendapat bahwa kapitalisme memicu penipisan sumber daya alam karena dieksploitasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- Kapitalisme menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dengan kekayaan dan kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang.
Sosialisme
dapat diartikan sebagai paham atau gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu
masyarakat yang disusun secara kolektif agar menjadi suatu masyarakat yang
bahagia.
Ciri-ciri
sistem ekonomi Sosialisme :
- Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
- Peran pemerintah sangat kuat Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan, alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
- Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
a) Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis.
b) Pola produksi (aset dikuasai individu) melahirkan kesadaran individualisme (masyarakat kapitalis).
Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis :
- Tersedianya kebutuhan pokok setiap warga negara, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.
- Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna, di antara produksi dengan penggunaannya sehingga masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam system ekonomi kapitalis tidak akan terjadi.
- Semua bentuk produksi dikelola dan dimiliki oleh
negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk
kepentingan-kepentingan Negara.
Kelemahan sistem Ekonomi
Sosialis :
- Tidak ada kebebasan individu (pengakuan atas hak-hak pribadi)
- Kreativitas masyarakat tehambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan berhenti.
- Tidak ada insentive untuk kerja keras sehingga tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur.
- Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi sumber daya yang sesungguhnya
- Sulit melakukan transaksi tawar-menawar karena harga ditentukan pemerintah sehingga stabilitas perekonomian Negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar.
- Mengabaikan pendidikan moral karena semua
kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidika moral
individu diabaikan.
4. Persaingan Terkendali
Sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali, merupakan sistem
ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia.
Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia (sistem
persaingan terkendali) yaitu :
- Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
- Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
- Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
- Pengelolaan
ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam
perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu
meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam
sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual struktural yakni
menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan
pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan
pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang
dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat
dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan
bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk
setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah
Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian
perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan
ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan
untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet
menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959. Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang
dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun
1965.
BAB II & III
Sejarah Ekonomi Indonesia
1. Sejarah Prakonolialisme
Periode Pra-Kolonialisme adalah masa –
masa berdirinya kerajaan –kerajaan di wilayah Nusantara (sekitar abad ke – 5)
sampai sebelum masa masuknya penjajah.
Indonesia terletak di posisi geografis
antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi
yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia
dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia
dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan
di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat
kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat
besar.
Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau Impor
Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak berlangsung dalam system perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau Impor
Kejayaan suatu
negeri dinilai dari luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya
pelabuhan. Hal itu disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan-kerajaan di
Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber
dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang
cenderung lebih dominan.
2. Sistem Monopoli VOC
Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC diberikan hak
monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah kekuasaannya
oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia (Jakarta).
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan
rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman
kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan
terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk
Indonesia.
Hak-hak
istimewa VOC yang tercantum dalam Oktrooi (Piagam/Charta) tanggal 20
Maret 1602 meliputi:
a) Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di
wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens serta
menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri
b) Hak kedaulatan (soevereiniteit) sehingga dapat
bertindak layaknya suatu negara untuk:
- memelihara
angkatan perang,
- memaklumkan
perang dan mengadakan perdamaian,
- merebut
dan menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda,
- memerintah
daerah-daerah tersebut,
- menetapkan/mengeluarkan
mata-uang sendiri,
- memungut
pajak.
Usaha VOC untuk mendapatkan
untung yang sebesar-besarnya adalah melalui monopoli perdagangan. Untuk itu VOC
menerapakan beberapa aturan dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain
:
a.
Verplichhte
Leverantie
Verplichhte
Leverantie yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan
oleh VOC. Peraturan ini melarang rakyat untuk menjual hasil bumi kepada
pedagang lain selain VOC.
b.
Contingenten
Contingenten
yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
c.
Ektripasi
Ektripasi
yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi kelebihan
produksi yang dapat menyebabkan harga merosot.
d.
Pelayaran
Hongi
Pelayaran Hongi
yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan
perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.
Pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia :
- Hak oktroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita.
- Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern (senjata api, meriam).
- Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.
- Hak
ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber
penghasilan yang bisa berlebih.
3. Sistem Tanam Paksa
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal
Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan
sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu,
dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial
dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah
kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam
setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.
Pada praktiknya
peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian
wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan
Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik cultuurstelstel pun tetap
dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama
setahun penuh di lahan pertanian.
Berikut adalah isi dari aturan
tanam paksa :
- Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.
- Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultuurstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.
- Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
- Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk Culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan
- Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat
- Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan di tanggung pemerintah Belanda
- Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa
1) Bidang ekonomi
Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk, mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotongroyong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman eksport bertambah,mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.
2) Bidang pertanian
Cultuurstelsel menandai dimulainya penanaman tanaman komoditi pendatang di Indonesia secara luas. Kopi dan teh, yang semula hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas. Tebu, yang merupakan tanaman asli, menjadi populer pula setelah sebelumnya, pada masa VOC, perkebunan hanya berkisar pada tanaman "tradisional" penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkeh. Kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat merosotnya produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian, dan secara umum peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Walaupun demikian, baru setelah pelaksanaan UU Agraria 1870 kegiatan penelitian pertanian dilakukan secara serius.
3) Bidang social
Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya.
Akibat lain dari adanya tanam paksa ini adalah timbulnya “kerja rodi” yaitu suatu kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial berupa pembangunan-pembangunan seperti; jalan-jalan raya, jembatan, waduk, rumah-rumah pesanggrahan untuk pegawai pemerintah kolonial, dan benteng-benteng untuk tentara kolonial. Di samping itu, penduduk desa se tempat diwajibkan memelihara dan mengurus gedung- gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang dan sebagainya. Dengan demikian penduduk dikerahkan melakukan berbagai macam pekerjaan untuk kepentingan pribadi pegawai-pegawai kolonial dan kepala-kepala desa itu sendiri.
4. Sistem Ekonomi Kapitalisliberal
Ciri-ciri system ekonomi liberal kapitalis:
a. Masyarakat
diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi
b. Pemerintah
tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi
c. Masyarakat
terbagi menjadi dua golongan, yaitu pemilik sumber daya produksi dan masyarakat
pekerja
d. Timbul
persaingan dalam masyarakat
e. Kegiatan
selalu mempertimbangkan pasar
f. Pasar
merupakan dasar setiap tindakan ekonom
g. Biasanya
menghasilkan barang yang bermutu
Keuntungan system ekonomi
liberal kapitalis:
a. Menumbuhkan
inisiatif dan kretivitas masyarakat
b. Timbul
persaingan semangat untuk maju
c. Mendorong
masyarakat berpartisipasi karena
kebebasan memiliki sumber-sumber daya produksi
d. Menghasilkan
barang bermutu tinggi
e. Efisiensi
dan efektifitas tinggi
Kelemahan
system ekonomi liberal kapitalis:
a. Terjadinya
persaingan bebas yang tidak sehat
b. Sulit
melakukan pemerataan, masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin
miskin
c. Terjadinya
monopoli masyarakat
5. Era Pendudukan
Jepang
Pada jaman
pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi
rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami
kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi
menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi ekonomi
perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah merehabilitasi prasarana
ekonomi seperti jembatan, alat-alat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya
Jepang menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik Jepang, seperti
perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan,
telekomunikasi dan lainlain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam
melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa perbekalan makanan Kebijakan
ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan perang.
Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan dan
kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil
bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.
Seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang.
Bahan makanan dihimpun dari rakyat untuk persediaan prajurit Jepang seharihari,
bahkan juga untuk keperluan perang jangka panjang. Beberapa tindakan Jepang
dalam memeras sumber daya alam dengan cara-cara berikut ini :
1) Petani wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan
jagung untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Hal ini mengakibatkan rakyat
menderita kelaparan.
2) Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan
industri alat-alat perang, misalnya kayu jati untuk membuat tangkai senjata.
Pemusnahan hutan ini mengakibatkan banjir dan erosi yang sangat merugikan para
petani. Di samping itu erosi dapat mengurangi kesuburan tanah.
3) Perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan
keperluan perang dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di Sumatera.
Selanjutnya petani diwajibkan menanam pohon jarak karena biji jarak dijadikan
minyak pelumas mesin pesawat terbang. Akibatnya petani kehilangan lahan
pertanian dan kehilangan waktu mengerjakan sawah. Sedangkan untuk
perkebunan-perkebunan kina, tebu, dan karet tidak dimusnahkan karena tanaman
ini bermanfaat untuk kepentingan perang.
4) Penyerahan ternak sapi, kerbau dan lain-lain bagi
pemilik ternak. Kemudian ternak dipotong secara besar-besaran untuk keperluan
konsumsi tentara Jepang. Hal ini mengakibatkan hewan-hewan berkurang padahal
diperlukan untuk pertanian, yakni untuk membajak. Dengan dua tugas inilah maka
serta kekayaan pulau Jawa menjadi korban dari sistem ekonomi perang pemerintah
pendudukan Jepang.
Pada tahun
1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan
kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah
Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara
besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta
instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan
menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40%
menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit,
gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda
hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka
kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%.
Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa
Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti
keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).
Dampak
positif kedudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi adalah didirikannya
kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
Dampak negatifnya di bidang
ekonomi yaitu :
- Penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan.
- Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.
- Kebijakan self sufficiency (kawasan
mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
6. Cita-cita Ekonomi Merdeka
Cita-cita
ekonomi merdeka tercantum dalamPembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 alinea IV yaitu memajukan kesejahteraan umum & keadilan
social. Negara mengupayakan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi yang cukup sandang, pangan dan
papan, serta terjaminnya fasilitas kesehatan bagi rakyat Indonesia artinya
pemerintah harus mengupayakan seluruh sumber daya dan kekayaan yang dimiliki
Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Peningkatan kesejahteraan umum dilakukan
dengan pembangunan ekonomi yang lebih terarah. Pembangunan ekonomi harus
menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang
diiringi pemerataan. Setiap warga Indonesia harus diperlakukan adil, mendapat
haknya sebagai warga Negara, termasuk keadilan dalam bidang ekonomi.
7. Ekonomi Indonesia
1)
Orde Lama
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi karena beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan
November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Blokade laut ini
dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan
RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:
1) Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan
peralatan militer ke Indonesia;
2) Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan
milik Belanda dan milik asing lainnya;
3) Melindungi bangsa Indonesia dari
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
e. Tanah pertanian rusak karena tenaga kerja
dijadikan romusha & tanah pertanian yang ditanami tanaman keras
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh
menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan
Juli 1946.
b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke
India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika,
dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c. Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan,
masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang
Ekonomi) 19 Januari 1947
e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang
(Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang
produktif.
f. Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing
Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana
pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo
sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima
tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya:
-
Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
- Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
-
Penanaman kembali tanah kosong
-
Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa
dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.
Upaya pemerintah untuk
memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai
berikut.
a) Gunting Syafruddin (Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara)
Berdasarkan
SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950, pemotongan nilai uang (sanering) yang
bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Tujuannya untuk
menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Dampaknya rakyat kecil
tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang
kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah
uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda
dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
b) Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Merupakan usaha pemerintah
Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang
dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro
Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Programnya adalah:
-
Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa
Indonesia.
-
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah
perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi
nasional.
-
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah
perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
-
Para pengusaha pribumi diharapkan secara
bertahap akan berkembang menjadi maju.
Hasilnya selama 3 tahun
(1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan
kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan
baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini
disebabkan karena :
· Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing
dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
· Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang
cenderung konsumtif.
· Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada
pemerintah.
· Para pengusaha kurang mandiri untuk
mengembangkan usahanya.
· Para pengusaha ingin cepat mendapatkan
keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
· Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan
mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya adalah program ini
menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada
1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya
sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan
bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan
ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen
yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
Tahun 1951 pemerintah
Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya
terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada
pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan
ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan
biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastic. Perubahan mengenai
nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan
bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan
Undang-undang No. 24 tahun 1951.
d) Sistem Ekonomi Ali-Baba
Diprakarsai oleh Iskaq
Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini
adalah:
- Untuk
memajukan pengusaha pribumi.
- Agar para
pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
- Pertumbuhan
dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
- Memajukan
ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non
pribumi.
Ali digambarkan sebagai
pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi
khususnya Cina. pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan
dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki
jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi
usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu
bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat
berjalan dengan baik sebab:
· Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga
hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan
kredit.
· Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga
lebih mengutamakan persaingan bebas.
· Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam
pasar bebas.
e) Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa
Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan
masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini
dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung.. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai
kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:
- Persetujuan
Finek hasil KMB dibubarkan.
- Hubungan
Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
- Hubungan
Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak
mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak.
Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni
Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari
keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya
Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah
banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha
pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
f) Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Pada masa kabinet Ali
Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka
panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini
berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan
dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November
1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional
Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. RPLT
tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
·
Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan
Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan
pendapatan negara merosot.
·
Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan
melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan
gejolak ekonomi.
·
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah
sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
g) Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa kabinet
Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut
untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan
(Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar
dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.
Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan
baik karena:
- Adanya
kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
- Terjadi
ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
- Timbul
pemberontakan PRRI/Permesta.
Hal ini membutuhkan biaya
besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit
Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah
Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
2)
Orde Baru
Selama lebih
dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia
tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui
kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%,
rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran
berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.
Pada
pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas
ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan
dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor
non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan
banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama
yang berkembang.
Tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan
struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada
cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas
kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman
berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan,
termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik
negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor
seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis
finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat
berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia
terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk
mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat
kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary
Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang
diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan
ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan
monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih
belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden
Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.
3) Reformasi
a) Pemerintahan
B.J Habibie
Di bulan
Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah
Presiden B.J Habibie. Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa
dan kebebasan berekspresi. Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali
masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik.
b) Pemerintahan
Abdurrahman Wahid
Terpilih
sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program pinjaman dana
IMF tersebut. Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999
kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Pada masa
kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid, belum ada tindakan yang cukup berarti
untuk menyelamatkan Negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan
ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN,
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs
rupiah.
c)
Pemerintahan Megawati
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah
pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh antara
lain :
- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar pada
pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri.
- Kebijakan privatisasi BUMN. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing.
Di masa ini juga
direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada
gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.
d)
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
-
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (2004 –
2009)
Kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM,Bantuan
Langsung Tunai (BLT). Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi
seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
-
Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (2009 –
2014)
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia
menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
negara yaitu :
·
BI rate
·
Nilai tukar
·
Operasi moneter
· Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan
likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.
Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat.
PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun meningkat lebih dari 100 kali
lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah
negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri
ekonomi terbesar didunia G20.
Referensi :
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia
